berita

Mendagri Minta Qanun soal Bendera & Lambang GAM Diganti

Fahmi Firdaus - Okezone

Senin, 01 April 2013 16:15 wi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, meminta agar Peraturan Daerah atau Qanun tentang bendera bulan bintang dan logo singa burak Aceh diganti. Bendera dan lambang itu dinilai masih sebagai simbol separatis.

“PP 77 Tahun 2007 mengamanatkan lambang itu tidak boleh menyerupai lambang separatis. Kalau ini mengambil lambang GAM, lambang itu sudah tahu kondisinya. Nah karena itu maka kami minta koreksi. Tapi di luar itu masih ada aturan-aturan lain terkait legal drafter tersebut,” kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).

Seharusnya, kata Gamawan, pemerintah provinsi di Aceh dapat segera menangani permasalahan ini. Pasalnya, bila polemik bendera tersebut terus berlangung dikhawatirkan dapat menghambat kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Kami berharap Aceh ini sudah menerima hasil UU tentang Aceh itu kan. Sebenarnya materi UU ini sudah terjemahan dari kesepakatan Helsinski. Karena semua sudah melalui proses yang demikian panjang, sudah diterima semua pihak, ada aturan yang kita sepakati bersama. Pemda Aceh seharusnya lebih fokus bagaimana menyejahterakan masyarakat Aceh sendiri. Kalau begini terus akan dapat menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” jelas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menegaskan, bila pemerintah provinsi tetap bersikeras memakai lambang itu, maka Presiden dapat membatalkan Qanun tersebut.

“Saya berharap itu dilakukan, tapi andai kata tidak, UU mengatakan dapat dibatalkan oleh Presiden. Ini kan kita masih dengan cara-cara yang persuasif, komunikatif kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Ini sebetulnya prosedur biasa. Nah kita tempuh ini dulu,” ucap Gamawan. (ton)

Siksa Warga Filipina, Malaysia Diadukan ke PBB

Fajar Nugraha

MANILA - Kekhawatiran atas tingkah Pemerintah Malaysia terhadap warga Filipina yang berada Sabah membuat beberapa kelompok masyarakat Filipina mengadukan Malaysia kepada Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Warga turut mengecam Pemerintah Filipina yang terlalu lembek kepada Malaysia.

Kelompok warga yang dipimpin oleh lembaga CenterLaw, melaporkan Malaysia agar menghormati hak asasi manusia warga Filipina yang berada di wilayah Sabah. Menurut lembaga itu, Pemerintah Malaysia kerap melakukan tindakan kekerasan dan melanggar HAM dari warga Filipina itu.

Surat pengaduan yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat Filipina itu, ditujukan kepada Ketua Komisi HAM PBB Navi Pillay. Mereka juga mengadukan tindakan kekerasan Malaysia kepada Ketua Komisi Pengungsi PBB Antonio Guterres.

Petisi setebal 11 halaman itu, mengungkapkan tindakan tidak manusiawi pihak Malaysia terhadap warga Filipina di Sabah sejak 14 Februari 2013. Saat itu, ratusan warga Filipina yang berasal dari Kesultanan Sulu memasuki Sabah, Malaysia dengan maksud mengklaim wilayah Sabah yang dinilai masih sebagai bagian dari daerah mereka.

Aduan itu dilayangkan berdasarkan keterangan dari beberapa saksi warga Filipina yang sudah lama tinggal di Sabah dan pengikut Sulu yang memasuki Sabah. Menurut seorang warga Filipina yang sudah lama menetap di Sabah, dirinya dipaksa mengungsi ke wilayah Patikul, Sulu, Filipina Selatan, setelah terjadi konflik di wilayah Lahad Datu, Sabah.

Amira Taradji yang mengaku mengungsi dari Sabah pada 8 Maret lalu mengatakan, dirinya beserta keluarga harus keluar dari Lahad Datu karena Polisi Malaysia menyerbu rumah mereka dan menangkapi para pria di rumah itu. Mereka yang menolak penangkapan itu dilaporkan ditembak mati.

"Jika beruntung, kalian akan berakhir dipenjara. Tetapi mereka (yang berada di penjara) tidak akan memberikan kalian makan," ujar Taradji menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Daily Inquierer, seperti dikutip ABS-CBN News, Senin (1/4/2013).

Petisi itu juga menceritakan kembali keterangan dari Mayor Hussin Amin yang berasal dari Jolo, Sulu. Amin menceritakan kisah dari mereka yang selamat selama terjadinya konflik di Sabah. "Warga kita diperlakukan sebagai binatang di sana," cerita Amin.

Para pengaju petisi melampirkan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Malaysia. Salah satu pelanggaran yang disebutkan adalah hak hidup dan memperoleh kebebasan serta keamanan pribadi. Selain itu, Malaysia juga dianggap telah melanggar HAM karena menyiksa warga Filipina dan tidak memberikan mereka, khususnya para pengikut Kesultanan Sulu pengadilan yang layak.

Selain itu, Malaysia juga dianggap telah melakukan tindakan merendahkan warga Filipina serta melanggar hak untuk mendapatkan pendamping hukum dan penahanan sepihak.

Pemerintah Filipina memperkirakan ada sekira 800 ribu warganya yang tinggal dan bekerja di Sabah. Wilayah Sabah pada dasarnya dimiliki oleh Sultan Brunei yang kemudian dihadiahkan ke Kesultanan Sulu. Pada 1878, Sultan Sulu Jamalul Alam Kiram menyewakan Sabah ke Inggris.

Masalah muncul ketika Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia dan hak Sabah pun jatuh ke tangan Malaysia. Pihak Kesultanan Sulu pun berusaha mengklaim kembali wilayah Sulu sejak 9 Februari lalu. Tetapi upaya itu gagal setelah Malaysia melakukan Operasi Daulat untuk menumpas pengikut Kesultanan Sulu. Langkah ini menewaskan sekira 67 pengikut Kesultanan Sulu.

Bangladesh Siap Tindak Penghina Islam

Aulia Akbar

DHAKA - Perdana Menteri Bangladesh Syekh Hasina menjanjikan hukuman yang berat bagi setiap pihak yang menghina Islam dengan menggunakan internet. Namun Hasina melarang partai Islam Bangladesh yang ingin menyuarakan kampanyenya mengenai penentangannya terhadap bloger penghina Islam.

"Kalian (partai Islam) tidak perlu turun ke jalan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai seorang Muslim, saya bertanggung jawab untuk mengambil tindakan," ujar Hasina, seperti dikutip PTI, Senin (1/4/2013).

"Kami sudah memutuskan tindakan apa yang akan diambil bagi para blogger dan pengguna internet yang menghasut sentimen keagamaan," tegasnya.

Komentar Hasina muncul setelah Partai Hefazat e-Islam mengumumkan bahwa mereka akan menggelar marching besar-besaran di Kota Dhaka. Mereka memprotes blogger yang telah membuat artikel anti-Islam.

Saat ini, Pemerintah Bangladesh pun sudah melarang akses situs You Tube karena beberapa video di situs itu dinilai menghina Nabi Muhammad. Pada Februari lalu, mereka juga menututp 12 blog dan laman Facebook karena mereka merilis tulisan yang dianggap berbahaya dan mengandung penghinaan terhadap kejahatan salah seorang politisi Islam terkait insiden 1971 silam.

Partai Jamaat-e-Islami dan beberapa partai Islam lainnya mendesak Pemerintah Bangladesh agar menjatuhkan hukuman yang berat terhadap blogger itu. Namun sang blogger membela diri dengan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilancarkan partai-partai Islam itu adalah upaya untuk menghindari dakwaan kejahatan perang.

Raja Yordania Jadi Penjaga Kota Suci Yerusalem

Fajar Nugraha

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II ditunjuk sebagai penjaga dari Kota Suci Yerusalem. Penunjukkan ini diperoleh setelah ditandatanganinya perjanjian antara pihak kerajaan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

"Penunjukkan Raja Abdullah sebagai penjaga dari kota suci, membuatnya lebih mampu membela kesucian Islam dan menjaga Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota tersebut," pernyataan resmi pihak Kerajaan Yordania, yang dikutip Kantor Berita KUNA, Senin (1/4/2013).

Piagam antara Yordania dan Palestina ini ditandatangani pada Minggu 31 Maret kemarin. Melalui piagam tersebut pula, pihak monarki Yordania dimungkinkan untuk mengambil langkah hukum melindungi kota suci terutama Masjid Al-Aqsa.

Pihak Yordania dan Palestina bisa bersatu melindungi Yerusalem dan lokasi-lokasi yang dianggap suci dari skema pencaplokan Israel. Selain itu, kesepakatan ini juga didesain untuk melindungi lahan yang terafiliasi dengan Masjid Al-Aqsa.

Wilayah Yerusalem timur berdasarkan perjanjian itu, dikuasai oleh warga Arab. Kedaulatan wilayah itu, dimiliki oleh Palestina sementara seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut dianggap ilegal.

Kesepakatan ini pula memastikan peran otoritas Yordania terhadap kota suci, yang sebelumnya diraih pada 1924 silam. Sebelumnya pada 1994, perjanjian damai Yordania-Israel pada 1994, memberikan kewenangan kepada Yordania sebagai penjaga situs-situs berharga Islam dan Kristen yang ada di Yerusalem.

Hizbullah Kecam Intervensi AS di Lebanon

Fajar Nugraha

BEIRUT - Kelompok Hizbullah yang berkedudukan di Lebanon mengecam keras Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang terlalu ikut campur dalam urusan dalam negeri Lebanon. AS di mata Hizbullah bermaksud untuk membawa negara itu ke jurang krisis.

"Kami (Hizbullah), hingga saat ini masih bekerja keras untuk menghalau upaya AS membuat negara kami (Lebanon) merasa tergantung. Skema itu diatur oleh AS bersama Israel, dengan tujuan menciptakan kerusuhan," ujar Ketua Dewan Eksekutif Hizbulla Sayyed Hashem Safieddine, seperti dikutip The Daily Star, Senin (1/4/2013).

"Ini adalah proyek AS untuk menghancurkan Suriah dan wilayah lainnya. Mereka bermaksud untuk menjaga pertempuran dan mendesak agar pertumpahan darah tetap terjadi," lanjutnya.

Safieddine menambahkan, musuh Hizbullah saat ini terus berupaya menyerang mereka setiap hari agar kelompok itu menyerah dari perlawanan. Namun Safieddine memastikan AS, bahwa pihaknya akan tetap melakukan perlawanan.

"Di Lebanon, kami menghadapi masalah yang sama dengan perilaku Amerika yang terus mencampuri setiap masalah. Mereka juga terus memaksakan kehendak dan agendanya di Lebanon," tuturnya.

Selama ini kelompok Hizbullah dikenal sebagai pendukung utama dari Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Bahkan ada kabar menyebutkan  bahwa beberapa anggota Hizbullah turut berperang bersama pasukan Assad melawan pasukan oposisi yang ingin melengserkan kekuasaan Assad.

KPK Batal Periksa Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat

Mustholih - Okezone

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Muhammad Rahmad, terkait penyidikan pembangunanSsports Center Hambalang, Jawa Barat.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Muhammad Rahmad tidak memenuhi panggilan tanpa memberi alasan yang jelas. "Sampai tadi belum hadir," kata dia dalam siaran pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2013).

Muhammad Rahmad diketahui sebagai orang dekat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dia mundur dari jabatan Wakil Direktur Eksekutif, setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka Hambalang.

Selain Muhammad Rahmad, KPK juga memanggil pihak swasta, Abdullah Sani. Johan Budi menyatakan Abdullah Sani sudah memenuhi panggilan pemeriksaan. "Yang bersangkutan hadir," ungkap Johan.

Lulus Kuliah, Kerja Dulu atau Langsung S-2 Ya?

Rachmad Faisal Harahap

JAKARTA -  Perjuangan empat tahun kuliah terbayar manis ketika kita lulus dan mendapat ijazah. Wisuda pun menjadi momen perayaan kelulusan mahasiswa sebagai sarjana.

Salah satu rencana umum yang dipasang fresh graduate ini tentu saja segera bekerja. Selain itu, sebagian di antara mereka memasang cita-cita melanjutkan pendidikan alias kuliah S-2.

Alumnus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atau UPDM (B) Aniefa Binaswari, misalnya, sangat antusias untuk bekerja dan kemudian melanjutkan kuliah.

"Saya berencana untuk sekolah ke jenjang S-2 kalau ada penghasilan sendiri," kata Niva, ketika berbincang dengan Okezone di kampus UPDM (B), Jalan Hang Lekir, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi ini menambahkan, target lainnya adalah menikah di usia 25 tahun.

Teman sekampus Niva, Candra Irawan juga merasakan antusiasme yang sama. Menurut cowok yang sudah bekerja, pendidikan ke jenjang berikutnya juga penting.

"Saya ingin mengembangkan dan meningkatkan karier. Karena tidak mungkin begini-begini terus. Target saya, lanjut kuliah S-2 di akhir tahun ini," imbuh Candra.

Sementara itu, Mega Afriliani punya mimpi mendapat pekerjaan yang enak setelah disahkan menjadi sarjana. "Dapat  tempat yang enak, gaji gede, dan menjadi Public Relations (PR) profesional," tutur Mega.(rfa)

Oknum TNI yang Terlibat Akan Dibawa ke Pengadilan Militer

Fahmi Firdaus - Okezone

Senin, 01 April 2013 14:51 wib

Browser anda tidak mendukung iFrame

JAKARTA- Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diduga melibatkan oknum anggota TNI. Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono mengatakan, jika memang dugaan itu benar, maka pelakunya akan dibawa ke Pengadilan Militer.

"Undang-Undang mengamanatkan anggota TNI yang terlibat dalam kejahatan itu dilakukan Pengadilan Militer. Perlu diingat, Pengadilan Militer bukan dibawah Panglima TNI, tapi dibawah MA,” kata jenderal bintang empat itu di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Tim investigasi yang dibentuk, tambahnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan anggota TNI. Dia berjani akan mengumumkan jika memang kerja tim sudah membuahkan hasil. "Tentunya kita masih menunggu hasilnya,” ujarnya.

Agus berjanji, TNI tetap profesional jika nantinya ditemukan ada keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa  yang menewaskan empat orang tahanan pembunuh anggota Kopassus itu.

“Tentunya kita akan berupaya seoptimal mungkin, terbuka agar tidak perlu ada kecurigaan itu. Kita akan lalukan yang terbaik,” imbuhnya.

Stiker "969", Simbol Anti-Muslim di Myanmar

YANGON - Kekuasaan junta militer Myanmar sudah berakhir dan digantikan oleh pemerintahan reformis yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein. Tetapi saat ini Myanmar justru dipenuhi konflik komunal yang diduga didorong oleh kelompok penghasut.

Contoh paling jelas terjadi di Kota Meikhtila pada 20 Maret ketika terjadi kerusuhan yang menewaskan 43 jiwa. Muncul pula stiker "969" yang menjadi simbol kelompok biksu ekstrimis yang memisahkan kepemilikan bangunan warga Muslim dan Budha di Myanmar.

"Jelas ada beberapa penghasut yang memiliki agenda anti-Muslim di Myanmar, termasuk pula biksu Budha yang menyebarkan intoleransi dan kebencian terhadap Muslim," ujar pengamat ahli Myanmar dari International Crisi Group Jim Della-Giacoma, seperti dikutip AFP, Senin (1/4/2013).

"Ada cara sistematis serangan dan pembakaran terhadap pemukiman warga Muslim di Myanmar. Cara-cara itu merupakan buah dari perencanaan yang dilakukan oleh kalangan radikal," lanjutnya.

Biksu yang selama ini dianggap sebagai pendukung dari pergerakan pro-demokrasi di Myanmar, saat ini justru dianggap sebagai sosok yang berperan penting dalam serangan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Beberapa orang biksu dianggap terlibat dengan aksi kekerasan tersebut, sementara beberapa dari mereka juga dicurigai melakukan pemisahan kepemilikan bangunan antara warga Muslim dan Budha. Mereka hanya mengunjungi toko atau bangunan milik warga Budha dan menempelkan stiker "969", yang menjadi simbol kampanyenya.

"Mereka merebut perempuan kami dan uang yang mereka miliki. Mereka akan memaksa warga untuk pindah agama. Setiap anak-anak yang lahir dari kalangan mereka, hanya akan menimbulkan bahaya bagi negara ini. Mereka akan menghancurkan bahasa dan agama kami," ujar biksu esktremis Myanmar Wirathu.

Tetapi Wirathu menolak dirinya membenci seluruh umat Muslim. Menurutnya pergerakan "969" tidak terkait dengan insiden yang terjadi baru-baru ini. "Kami hanya menargetkan kepada kelompok Bengal yang meneror etnis rakhine," tuturnya.

"Kami hanya ingin warga Bengal dicegah masuk ke dalam negara kami dan menghentikan mereka menghina bangsa, bahasa dan agama di Myanmar," tuturnya.

Kerusuhan yang terjadi di Meikhtila pada 20 Maret lalu, dipicu akibat perdebatan yang terjadi antara penjual emas dan pembelinya. Entah bagaimana, perdebatan itu kemudian merebak hingga menjadi kerusuhan yang menewaskan 43 jiwa dan menghancurkan 15 rumah ibadah.

Pemerintah Myanmar langsung menerapkan status darurat setelah kerusuhan berlangsung selama tiga hari.

"Datuk Seri" Kolaborator Sultan Sulu Dicari Polisi Malaysia

LAHAD DATU - Pihak Kepolisian Malaysia tengah mencari keberadaan seorang pria yang memiliki gelar "Datuk Seri" di wilayah Penang. Pria itu dicurigai memiliki keterkaitan dengan pendudukan wilayah Sabah oleh pengikut Kesultanan Sulu.

Komisioner Polisi Sabah Datuk Hamza Taib mengidentifikasi pria tersebut dengan nama Datuk Seri Muhammad Rizdwan Sulaiman. Pria itu diketahui berasal dari George Town, Penang. Demikian diberitakan The Star, Selasa (1/4/2013).

Muhammad Ridzwan diyakini sebagai Ketua Pertubuhan Kebajikan Al-Ehsan Islamiah Malaysia (Al-Ehsan Islamiah). Tidak jelas apa kaitannya dengan aksi pengikut Kesultanan Sulu yang masuk ke wilayah Sabah pada 9 Februari lalu, untuk mengklaim wilayah Sabah yang mereka anggap daerah kekuasaannya.

Hamza mengatakan, polisi masih terus melakukan pencarian terhadapnya. Tetapi Muhammad Rizdwan diminta untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Polisi meyakini Rizdwan masih berada di Malaysia dan dirinya dicari karena adanya dugaan aliran dana dari Rizdwan kepada pengukit Kesultanan Sulu untuk membuat kekacauan di Sabah.

Selain Rizdwan, polisi juga telah menyelidiki beberapa warga Malaysia lain yang diduga membiayai pengikut Kesultanan Sulu yang masuk ke wilayah Kampung Tanduo. Pergerakan di Kampung Tanduo sendiri berhasil dihentikan ketika Operasi Daulat dilaksanakan di wilayah tersebut pada 5 Maret lalu.

Mabes Polri Sesalkan Kerusuhan Palopo

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar menyayangkan peristiwa pembakaran kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu 31 Maret 2013
"Peristiwa di Palopo tentu kami sangat menyayangkan terjadinya anarki massa pendukung calon Wali Kota Palopo karena proses rekapitulasi sudah dilakukan dan rapat pleno pemilihan Wali Kota Palopo tahap dua, di antara calon no urut 1 dan 5, namun rasa tidak puas terhadap penghitungan sangat kami sesalkan dengan melakukan tindakan anarkis," ujar Boy Rafli Amar di Mabes Polri , Jalan Trunojo, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2013).

Lebih lanjut Boy mengatakan pihaknya sudah mengawal proses penghitungan suara selama tiga hari. "Kami sudah mengawal proses penghitungan selama 3 hari, ini proses demokrasi yang berjalan lagi-lagi tindakan kekerasan dikarenakan ketidakpuasan terhadap proses berlangsung," kata dia.

Mantan Kadiv Humas Polda Metro Jaya ini mengimbau kepada masyarakat hendaknya membangun proses pesta demokrasi dengan tidak menggunakan cara kekerasan yang mengakibatkan kerugian terhadap fasilitas umum.

"Masyarakat kita dan elit hendaknya membangun proses pesta demokrasi yang bersih dari proses kekerasan yang mengakibatkan kerugian materil yang dialami fasilitas Palopo apa itu wali kota, camat dan panwas dan media," tuturnya.

Pasukan Prancis Lakukan Pertempuran di "Mars"

TIMBUKTU – Sebagian besar wilayah Mali kini telah berhasil dibebaskan pasukan Prancis dari kekuasaan Al Qaeda. Kini tentara Prancis memburu militan Al Qaeda di daerah gurun sahara yang memiliki kondisi seperti di Planet Mars.

Gurun Sahara memang salah satu tempat terpanas di dunia. Wilayah tersebut hanya diisi oleh batu-batuan tanpa ada satu tumbuhan pun.

“Kita telah meninggalkan bumi dan sekarang berada di Planet Mars,” ujar seorang tentara, seperti dikutip BBC, Senin (1/4/2013).

Tentara Prancis diturunkan di sana untuk mencari gua-gua tempat persembunyian militan Al Qaeda. Dari tempat persembunyian itulah Al Qaeda membangun serangan melawan pasukan Prancis yang kini menjaga keamanan Mali.

Di antaranya seperti serangan militan ke Kota Timbuktu Sabtu 30 Maret lalu. Saat itu gerilyawan Al Qaeda menyusup ke dalam kota dan melancarkan serangan bom bunuh diri.

Mereka juga sempat menguasai sebuah hotel sebelum dipukul mundur oleh koalisi pasukan Prancis dengan tentara Pemerintah Mali. Usai melakukan serangan, para militan kembali ke wilayah gurun untuk menyembunyikan diri.

Militan Al Qaeda memang telah menguasai medan yang ada di Gurun Sahara. Hal tersebut membuat pasukan Prancis kesulitan untuk melacak jejak mereka.

SBY Jadi Ketum Demokrat, Anas Hanya Tersenyum

K. Yudha Wirakusuma - Okezone

Minggu, 31 Maret 2013 15:28 wib

BANGLI - Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum. Anas Urbaningrum menyikapi terpilihnya SBY secara aklamasi dengan senyuman.

Perihal terpilihnya SBY ditanyakan wartawan kepada mantan ketua umum Partai Demokrat itu saat ditemui di Restoran Sari, Kintamani, Bangli, Bali, Minggu (31/3/2013).

Pria berkacamata itu hanya melempar senyuman tanpa berkata apa-apa. Mantan Ketua Umum HMI itu memang tampil santai. Itu terlihat dari penampilannya yang mengenakan baju kaos warna putih saat menikmati kuliner Pulau Dewata itu bersama istri,  Athiyyah Laila.

Anas berada di Bali sejak 28 Maret lalu. Setelah ini, menurutnya, perjalanan untuk menikmati kuliner nusantara akan dilanjutkan ke Kota Gudeg Yogyakarta. "Nanti saya ke Yogya," singkatnya.

Ini Cara Wiranto Ungkap Penyerangan Lapas Cebongan

Isnaini - Okezone

Sabtu, 30 Maret 2013 06:37 wib

JAKARTA – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto, menilai, tidak sulit menyelesaikan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Cebongan, Sleman, DIY.

“Tidak mungkin 17 orang masuk ke lapas raib begitu saja, ini pasti ada orangnya. Apalagi bawa senjata, ada selongsongnya, kan identitas senjata dan selongsongnya bisa ditemukan dari mana asalnya, jangan ditutupi, kalau ada keterlibatan internal, siapa saja harus diungkap karena itu tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Wiranto di Jakarta, Jumat 29 Maret malam.

Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan hal terpenting lainnya yakni keberanian dari semua pihak memberikan informasi terkait pelaku penyerangan lapas pada Sabtu, 23 Maret dini hari lalu.

“Keberanian juga dibutuhkan, dari mana pun, siapa pun yang mengetahui ada indikasi tertentu yang mengarah pada satu kelompok masyarakat atau satu kelompok kesatuan, yang penting itu,” paparnya.

Dia pun menyambut baik adanya investigasi internal yang dilakukan TNI untuk mengungkap misteri penyerangan berdarah itu. “Investigasi internal dari TNI itu bagus, untuk nantinya akan memeriksa, melihat dalam institusi TNI sendiri ada yang terlibat atau tidak, jika ada keterlibatan harus diungkapkan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, kelompok bersenjata api laras panjang dan granat datang menyerang lapas. Dalam peristiwa itu, empat tersangka kasus pembunuhan anggota Kopassus, Sersan Satu Santoso, ditembak mati.

Empat tahanan itu adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Serangan pelaku dinilai sangat terencana. Mereka melakukan aksinya dalam waktu 15 menit dan membawa CCTV lapas. Pelaku diduga berasal dari kelompok bersenjata terlatih.

 sumber:okezone.com